Kamis, 24 April 2014

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Di Berbagai Provinsi Di Indonesia

Dalam kasus ini saya mencoba untuk menjelaskan perbandingan kesejahteraan masyarakat pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan diluar pulau Jawa seperti Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB (Nusa Tenggara Barat), Papua Barat.

Menurut seorang ahli ekonomi pembangunan , Dudley Seers (1983) menyatakan, pembangunan menuju pada tiga sasaran penting yaitu mengurangi kemiskinan (poverty), pengangguran (unemployment), dan ketimpangan (inequality). 


1.Jawa Timur  Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan September 2013 dibandingkan September 2012 turun sebesar 0,35 poin persen dari 13,08 persen pada September 2012 menjadi 12,73 persen pada September 2013. Sedangkan dibandingkan dengan keadaan Maret 2013, penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu dari sebanyak 4.865,82 ribu (12,73 persen) atau naik 0,18 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang mencapai 4.771,26 ribu(12,55 persen). Data yang dirilis BPS Jatim per Pebruri 2013, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012 (4,14 persen). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095 juta orang, bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 19,901 juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta















2.DIY(Daerah Istimewa Yogyakarta) Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2013 sebesar Rp 303.843,- per
kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2013 sebesar Rp 283.454,- per kapita per
bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 7,19 persen. Bila dibandingkan kondisi
September 2012 yang sebesar Rp 270.110,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu tahun terjadi kenaikan sebesar 12,49 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY baru saja melansir jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2013 mencapai 3,34% atau mengalami penurunan 0,63 poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 3,97%

3.Jawa Tengah Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di
Provinsi Jawa Tengah pada September 2012 mencapai 4,863 juta orang (14,98 persen),
berkurang 113,96 ribu orang (0,36 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 4,977 juta orang (15,34 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.





















4.Jawa Barat Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat
pada bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen). Dibandingkan dengan bulan
September 2012 yang berjumlah 4.421..484 orang (9,89 persen), jumlah penduduk miskin bulan
Maret 2013 mengalami penurunan sebesar 124.446 orang (0,37 persen). Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2012. Pada bulan Februari 2013 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18.573.371 orang, mengalami kenaikan 403.719 orang
dibandingkan Februari tahun yang lalu sebanyak 18.169.652 orang.

5.DKI JAKARTA Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta mencapai 354,19 ribu orang (3,55 persen), berkurang sebesar 9,01 ribu orang (0,14 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang sebesar 363,20 ribu orang (3,69 persen). Jika dibandingkan dengan bulan September 2012, penduduk miskin berkurang sebesar 12,6 ribu orang (0,15 persen).  Jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 tercatat 5,16 juta orang, berkurang sekitar 119,28 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 sebesar 5,28 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar 4,65 juta orang, berkurang sekitar 65,94 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012 sebesar 4,72 juta orang.















6.Banten Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Banten mencapai 682,71 ribu orang (5,89 persen), meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang (5,74
persen). Pada periode yang sama juga tercatat penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar 26.782 orang,
dengan kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 10,74 persen menjadi 10,10 persen.
 Selama setahun terakhir (Februari 2012 – Februari 2013), hampir semua sektor mengalami kenaikan
jumlah pekerja. Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di sektor
Perdagangan yang menyerap 1.243.486 orang atau hampir dari seperempat penduduk yang bekerja
(25,25 persen).

7.Sumatera Barat Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada September 2013 adalah 380.626 jiwa. Dibanding Maret 2013 (407.470  jiwa) turun sebanyak 26.844 jiwa. Menurut wilayahnya, perkotaan meningkat sebanyak 5.356 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan sebanyak 32 201 jiwa. Secara persentase, penduduk miskin turun sebesar 0,58 persen dari periode Maret 2013 ke September 2013 yaitu dari 8,14 persen menjadi 7,56 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Barat pada Agustus 2013 mencapai 2.005,6 ribu orang, berkurang 32,0 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 2.037,6 ribu orang atau berkurang 65,1 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2011 sebesar 2.070,7 ribu orang.  Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sebanyak 8,5 ribu orang menjadi 150,7 ribu orang dibandingkan  dengan keadaan Agustus 2012 yaitu sebanyak 142,2 ribu orang.

8.Kalimantan Tengah  Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Maret 2013 sebesar 136.953 orang (5,93 persen), berkurang 11.094 orang (0,58 persen) dibandingkan Maret 2012 yang mencapai 148.047 orang (6,51 persen).  Selama periode Maret 2012 – Maret 2013 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 846 orang (dari 32.386 orang pada Maret 2012 menjadi 33.232 pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang 11.940 orang (dari 115.661 orang pada Maret 2012 menjadi 103.721 orang pada Maret 2013). Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 mencapai 1.136.066 orang bertambah sebanyak 65.856 orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan bertambah sebanyak 9.493 orang dibanding keadaan Februari 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 sebesar 1,82 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT Agustus 2012 yang mencapai 3,17 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 2,7 persen.

9.Sulawesi Tenggara Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tenggara pada bulan September 2013 adalah 326,71 ribu orang (13,73 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah 301,71 ribu orang (12,83 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik 25,00 ribu orang (0,90 poin persen).Selama periode Maret 2013 - September 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 20,01 ribu orang, sementara di daerah perkotaan bertambah 4,99 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2013 mencapai 4,46 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 4,04 persen. TPT tertinggi adalah di Kota Kendari yaitu sebesar 9,55 persen dan TPT terendah adalah di Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebesar 0,46 persen.Sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor perdagangan secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus 2013, masing-masing sebesar 402.377 orang (41,53 persen), 185.858 orang (19,18 persen), dan 176.665 orang (18,23 persen).



10.Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2012 mencapai 828,33 ribu orang (18,02 persen), berkurang 24,3 ribu orang (2,85 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 852,64 ribu orang (18,63 persen). Selama periode Maret – September 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 18,0 ribu orang (dari 433,34 ribu orang pada Maret 2012 menjadi 415,38 ribu orang pada September 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 6,4 ribu orang (dari 419,31 orang pada Maret 2012 menjadi 412,94 ribu orang pada September 2012). Jumlah penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 1.981.842 orang, berkurang sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang berjumlah 2.115.343 orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang berjumlah 1.978.764 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 (5,37 persen) dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen).
 














11.Papua Barat Jumlah penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai
1.981.842 orang, berkurang sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang
berjumlah 2.115.343 orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang
berjumlah 1.978.764 orang.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 (5,37 persen) dan juga
mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan naik sebesar 9.153 orang dibandingkan satu  tahun yang lalu (Agustus 2012) Penduduk yang bekerja berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah11.878 orang dibanding keadaan Agustus 2012.Pada bulan Agustus 2013 pengangguran mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun menurun sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012. Pada bulan Agustus 2013 TPT sebesar 4,62 persen menurun sebesar 0,15 persen dibandingkan Februari 2013 dan juga turun 1,02 persen dibandingkan Agustus 2012.



Solusi Pemecahan masalah dalam kasus kali ini menurut saya adalah Di Jawa Timur, mengutip berita finance.detik.com, bahwa laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling banyak terdapat di Jawa Timur, yang jumlahnya 5,1 juta. Catatan sebagai kantong kawasan kaum miskin tentu saja membuat warga dan pemerintah di Jawa Timur, perlu terus bekerja, bekerja dan bekerja.Akar masalah kemiskinan dan pengangguran di negeri ini salah satunya diyakini dari korupsi. Korupsi, kemiskinan dan pengangguran merupakan tiga patologi sosial yang saling berkaitan. Karena itu, bisa dikatakan, salah satu penyebab kemiskinan dan pengangguran di negeri ini adalah merajalela dan menggilanya praktik korupsi di semua sektor kehidupan. Lalu , Kurang nya Lapangan kerja membuat para pengganguran semakin banyak itu juga salah satu faktor kemiskinan. maka dari itu pemerintah harus menciptakan suatu lapangan kerja yang dapat menampung para pengangguran yang ada di setiap provinsi secara bertahap dan berangsur angsur. Pemerintah juga harus mengajarkan manajemen usaha dan pemberian modal pada UMKM di setiap provinsi yang ada di Indonesia agar pembangunan ekonomi indonesia dapat terus maju dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

SUMBER:
www.jatim.bps.go.id
www.jateng.bps.go.id
www.jabar.bps.go.id
www.yogyakarta.bps.go.id
www.jakarta.bps.go.id
www.banten.bps.go.id
www.sumbar.go.id
www.kalteng.go.id
www.sultra.go.id
www.ntb.go.id
www.irjabar.go.id
www.wikipedia.org/dudley_Seers






Selasa, 25 Maret 2014

Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?

      Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono

Presiden SBY mengakui, jika dilihat sekilas pembangunan ekonomi pemerintahannya hanya berkaitan dengan investasi bisnis dan pembangunan ekonomi skala menengah dan skala besar.

Tapi SBY menegaskan, tanpa investasi besar, ekonomi Indonesia takkan terangkat. Panjang lebar SBY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hal yang amat penting dan tak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi riil masyarakat.

"Jadi arah pembangunan ekonomi sudah benar. Kalau masih ada kekurangan di sana dan di sini, ada koreksi, pemerintah terbuka akan kritik itu," tegas Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai cara sendiri menjadi pembangunan pertanian Indonesia berhasil. Bahkan cara ini lah yang digunakan Indonesia sejak SBY memimpin.

Cara pembangunan pertanian itu, SBY menyebutnya sebagai strategi pembangunan ekonomi ‘jalan tengah’. Strategi ini menggabungkan dua mekanisme pembangunan ekonomi.

“Pertama, strategi pembangunan ekonomi me-lalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada kekuatan ekonomi pasar untuk menentukan arah pembangunan. Peranan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan pasar yang dapat berfungsi secara efisien dan efektif,” papar SBY di IPB Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/12).

Hanya saja, menurut SBY model ini tidak mampu mewujud-kan perekonomian yang equitable.  Terlebih, sering gagal menghadirkan keadilan, antara lain tertinggal-nya kaum rentan dan miskin dari pertumbuhan ekonomi yang cepat.

“Kedua, pembangunan ekonomi yang lebih menekankan perlunya keterlibatan pemerintah yang besar dalam pembangunan. Keterlibatan pemerintah harus dilakukan sejak dari perancangan strategis sampai dengan tahap implementasinya. Model pem-bangunan pertanian merupakan pengejawantahan dari konsep command and centralized-economy atau konomi komando,” jelas SBY.

Nah, dua tipe pembangunan ekonomi itu SBY gabungkan menjadi satu tipe pembangunan ekonomi pertanian. Dalam tipe gabungan itu, intervensi kebijakan pemerintah diperlukan dengan tetap melibatkan sektor lain seperti swasta, BUMN, dan koperasi.

KESIMPULAN   
Jadi, perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono , Perekonomian Indonesia tahun 2004 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik
Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 2.303,0 triliun, sedangkan atas dasar
harga konstan 2000 sebesar Rp. 1.660,6 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 5,13 persen
dibanding tahun 2003. Lalu ciri khas pembangunan ekonomi nya lebih ke arah investasi bisnis dan sektor pertanian,perikanan,peternakan dan kehutanan. Target atau yang menjadi prioritas adalah sekala menengah ke bawah. Jika kita melihat statistik yang ditunjukan BPS (badan pusat statistika) pada masa pemerintahan sby perekonomian Indonesia membaik.


SUMBER
http://jaringnews.com/politik-peristiwa/kabar-istana/53417/strategi-pembangunan-ekonomi-jalan-tengah-ala-sby
http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby
http://www.bps.go.id/brs_file/pdb-16feb05.pdf

Rabu, 01 Januari 2014

Bisnis Internasional




BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain.
HAKIKAT BISNIS INTERNASIONAL
Seperti tersebut diatas bahwa Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas – batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade). Dilain pihak transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam sutu Negara dengan perusahaan lain atau individu di Negara lain disebut Pemasaran Internasional atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai Bisnis Internasional, meskipun pada dasarnya ada dua pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi Bisnis Internasional yaitu :
a. Perdagangan Internasional (International Trade)
Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar Negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut maka akan timbul “NERACA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA” atau “BALANCE OF TRADE”. Suatu Negara dapat memiliki Surplus Neraca Perdagangan atau Devisit Neraca Perdagangannya. Neraca perdagangan yang surplus menunjukan keadaan dimana Negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari Negara partner dagangnya. Dengan neraca perdagangan yang mengalami surplus ini maka apabila keadaan yang lain konstan maka aliran kas masuk ke Negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya ke Negara partner dagangnya tersebut. Besar kecilnya aliran uang kas masuk dan keluar antar Negara tersebut sering disebut sebagai “NERACA PEMBAYARAN” atau “BALANCE OF PAYMENTS”. Dalam hal ini neraca pembayaran yang mengalami surplus ini sering juga dikatakan bahwa Negara ini mengalami PERTAMBAHAN DEVISA NEGARA. Sebaliknya apabila Negara itu mengalami devisit neraca perdagangannya maka berarti nilai impornya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukannya dengan Negara lain tersebut. Dengan demikian maka Negara tersebut akan mengalami devisit neraca pembayarannya dan akan menghadapi PENGURANGAN DEVISA NEGARA.

b. Pemasaran International (International Marketing)
Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Busines) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan Negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang akan tetapi dapat pula berupa jasa. Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :
- Licencing
- Franchising
- Management Contracting
- Marketing in Home Country by Host Country
- Joint Venturing
- Multinational Coporation (MNC)
Semua bentuk transaksi internasional tersebut diatas akan memerlukan transaksi pembayaran yang sering disebut sebagai Fee. Dalam hal itu Negara atau Home Country harus membayar sedangkan pengirim atau Host Country akan memperoleh pembayaran fee tersebut.
Pengertian perdagangan internasional dengan perusahaan internasional sering dikacaukan atau sering dianggap sama saja, akan tetapi seperti kita lihat dalam uraian diatas ternyata memang berbeda. Perbedaan utama terletak pada perlakuannya dimana perdagangan internasinol dilakukan oleh Negara sedangkan pemasaran internasional adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Disamping itu pemasaran internasional menentukan kegiatan bisnis yang lebih aktif serta lebih progresif dari pada perdagangan internasional.

ALASAN MELAKSANAKAN BISNIS INTERNASIONAL
beberapa alasan untuk melaksanakan bisnis internasional antara lain berupa :
1. Spesialisasi antar bangsa – bangsa
Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu maka suatu Negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis yaitu :
a. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah diantara Negara-negara yang lain.
b. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil diantara Negara-negara yang lain
c. Mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya

· Keunggulan absolute (absolute advantage)
Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Disamping kondisi alam, keunggulan absolut dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksikan suatu komoditi yang paling murah di antara negara-negara lainnya. Keunggulan semacam ini pada umumnya tidak akan dapat berlangsung lama karena kemajuan teknologi akan dengan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah.

· Keunggulan komperatif (comparative advantage)
Konsep Keunggulan komparatif ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis Internasional. Yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu :
a. Ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah.
b. Mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal.
c. Kontinuitas penyediaan (Supply) yang lebih baik.
d. Stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik.
e. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik misalnya fasilitas latihan maupun transportasi.
Suatu negara pada umumnya akan mengkonsentrasikan untuk berproduksi dan mengekspor komoditi yang mana dia memiliki keunggulan komparatif yang paling baik dan kemudian mengimpor komoditi yang mana mereka memiliki keunggulan komparatif yang terjelek atau kelemahan yang terbesar. Konsep tersebut akan dapat kita lihat dengan jelas dan nyata apabila kita mencoba untuk menelaah neraca perdagangan negara kita (Indonesia) misalnya. Dari neraca perdagangan itu kita dapat melihat komoditi apa yang kita ekspor adalah komoditi yang memiliki keunggulan komparatif bagi Indonesia dan yang kita impor adalah yang keunggulan komparatif kita paling lemah.

2. Pertimbangan pengembangan bisnis
Perusahaan yang sudah bergerak di bidang tertentu dalam suatu bisnis di dalam negeri seringkali lalu mencoba untuk mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Hal ini akan menimbulkan beberapa pertimbangang yang mendorong mengapa suatu perusahaan melaksanakan atau terjun ke bisnis internasiional tersebut :
a. Memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan
b. Produk tersebut di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenihan dan bahkan mungkin sudah mengalami tahapan penurunan (decline phase) sedangkan di luar negeri justru sedang berkembang (growth)
c. Persaingan yang terjadi di dalam negeri kadang justru lebih tajam katimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri
d. Mengembangkan pasar baru (ke luar negeri) merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru (di dalam negeri)
e. Potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestic

TAHAP-TAHAP DALAM MEMASUKI BISNIS INTERNASIONAL
Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut :
1. Ekspor Insidentil
2. Ekspor Aktif
3. Penjualan Lisensi
4. Franchising
5. Pemasaran di Luar Negeri
6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri

EKSPOR INSIDENTIL (INCIDENT At EXPORT)
Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis Internasional suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu.

EKSPOR AKTIF (ACTIVE EXPORT)
Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinyu dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan Internasional tersebut. Dalam tahap aktif ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Oleh karena itu dalam tahap ini sering pula disebut sebagai tahap “ekspor aktif”, sedangkan tahap pertama tadi disebut tahap pembelian atau “Purchasing”.

PENJUAlAN LISENSI (LICENSING)
Tahap berikutnya adalah tahap penjualan Iisensi. Dalam tahap ini Negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut.

FRANCHISING
Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Cara ini sering dikenal sebagai bentuk “Franchising”. Dalam hal bentuk Franchise ini maka perusahaan yang menerima disebut sebagai “Franchisee” sedangkan perusahaan pemberi disebut sebagai “Franchisor”. Bentuk ini pada umumnya berhasil bagi jenis usaha tertentu misalnya makanan, restoran, supermarket, fitness centre dan sebagainya.

HAMBATAN DALAM MEMASUKI BISNIS INTERNASIONAL
Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestic. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang sering kai menghambat terlaksannya transaksi bisnis internasional. Disamping itu kebiasaan atau budaya Negara lain tentu saja akan berbeda dengan negeri sendiri. Oleh karena itu maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional yaitu :
1. Batasan perdagangan dan tariff bea masuk
2. Perbedaan bahasa, social budaya/cultural
3. Kondisi politik dan hokum/perundang-undangan
4. Hambatan operasional

PERBEDAAN BAHASA, SOSIAL BUDAYA / KULTURAL
Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis Internasional, hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang vital baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Tanpa komunikasi yang baik maka hubungan bisnis sukar untuk dapat berlangsung dengan Iancar. Hambatan bahasa ini pada saat ini semakin berkurang berkat adanya bahasa Internasional yaitu bahasa lnggris. Meskipun demikian perbedaan bahasa ini tetap merupakan hambatan yang harus diwaspadai dan dipelajari dengan baik karena suatu ungkapan dalam suatu bahasa tertentu tidak dapat diungkapkan secara begitu saja (letterlijk) dengan kata yang sama dengan bahasa yang lain. Bahkan suatu merek dagang atau nama produk pun dapat memiliki arti yang lain dan sangat negatif bagi suatu negara tertentu. Sebagai contoh pabrik mobil Chevrolet yang memberikan nama suatu jenis mobilnya dengan nama “Chevrolet’s Nova”, pada hal di negara Spanyol kata “No Va” berarti “tidak dapat berjalan”. Oleh karena itu maka sangat sulit untuk memasarkan produk tersebut di negara Spanyol tersebut.
Perbedaan kondisi sosial budaya merupakan suatu masalah yang harus dicermati pula dalam melakukan bisnis Internasional. Misalnya saja pemberian warna terhadap suatu produk ataupun bungkusnya harus hati-hati karena warna tertentu yang di suatu negara memiliki arti tertentu di negara lain dapat bermakna yang bertentangan. Perbedaan budaya ataupun kebiasaan juga perlu diperhatikan. Misalnya orang Jepang memiliki kebiasaan untuk tidak mau mendekati wanita bila membeli di supermarket, sehingga hal ini membawa konsekuensi bahwa barang-barang yang berupa alat-alat kosmetik pria jangan ditempatkan berdekatan dengan kosmetik wanita, sebab tidak akan didekati oleh pembeli pria.

HAMBATAN POLITIK, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Sebagai contoh yang ekstrim Amerika melakukan embargo terhadap komoditi perdagangan dengan negara-negara Komunis.
Ketentuan Hukum ataupun Perundang-undang yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Misalnya negara-negara Arab melarang barang-barang mengandung daging maupun minyak babi.
Lebih dan itu undang-undang di negaranya sendiri pun juga dapat membatasi berlangsungnya bisnis Internasional, misalnya Indonesia melarang ekspor kulit mentah ataupun setengah jadi, begitu pula rotan mentah dan setengah jadi dan sebagainya.

HAMBATAN OPERASIONAL
Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional yakni transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara yang satu ke negara yang lain. Transportasi ini seringkali sukar untuk dilakukan karena antara kedua negara itu belum memiliki jalur pelayaran kapal laut yang reguler. Hal ini akan dapat mengakibatkan bahwa biaya pengangkutan atau ekspedisi kapal laut untuk jalur tersebut akan menjadi sangat mahal. Mahalnya biaya angkut itu dikarenakan selain keadaan bahwa kapal pengangkutnya hanya melayani satu negara itu saja yang biasanya lalu mahal, maka kembalinya kapal tersebut dati negara tujuan itu akan menjadi kosong. Perjalan kapal kosong di samudera luas akan sangat membahayakan bagi keselamatan kapal itu sendiri.

PERUSAHAAN MULTINASIONAL
Perusahaan multinasional pada hakikatnya adalah suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan secara internasional atau dengan kata lain melakukan operasinya di beberapa Negara. Perusahaan macam ini sering disebut Multinasional Corporations yang biasanya disingkat MNC. Era Globalisasi yang melanda dunia pada saat ini dimana dalam kondisi itu tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang terbebas dan tak terjangkau oleh pengaruh dari Negara lain. Setiap Negara setiap saat akan selalu terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan oleh Negara lain. Hal ini bisa terjadi karena pada saat ini kita berada dalam abad komunikasi, sehingga dengan cara yang sangat cepat dan bahkan dalam waktu yang bersamaan kita dapat mengetahui suatu kejadian yang terjadi di setiap Negara di manapun di dunia ini.
Dari keadaan itu maka seolah-olah tidak ada lagi batas-batas antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kehidupan sehari-hari menjadi lebih bersifat sama. Dengan kecenderungan yang terjadi pada saat ini bahwa permintaan ataupun kebutuhan masyarakat di mana pun di dunia ini mendekati hal yang sama. Kebutuhan akan barang-barang konsumsi atau untuk kehidupan sehari-hari cenderung tidak berbeda antara negara yang satu dengan negara lain. Kebutuhan akan sabun mandi, sabun cuci, alat-alat tulis, alat-alat kantor, pakaian, juga perabot rumah tangga dan sebagainya tidaklah banyak berbeda antara masyarakat Indonesia dengan Filipina, Jepang, Korea, Arab atupun di Eropa dan Amerika.
Kecenderungan untuk adanya kesamaan inilah yang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara Internasional Perusahaan yang demikian akan mencoba untuk mencari tempat pabrik guna memproduksikan barang-barang tersebut yang paling murah dan kemudian memasarkannya keseluruh penjuru dunia sehingga akan menjadi lebih ekonomis dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Di samping itu adanya batasan-batasan ekspor-impor antar negara mendorong suatu perusahaan untuk memproduksikan saja barang itu di negeri itu sendiri dan kemudian menjualnya di negeri itu juga meskipun pemiliknya adalah dari luar negeri. Dengan cara itu maka problem pembatasan ekspor-impor menjadi tidak berlaku lagi baginya. Banyak contoh perusahaan multinasional ini misalnya saja: Coca Cola, Colgate, Johnson & Johnson, IBM, General Electric, Mitzubishi Electric, Toyota, Philips dari negeri Belanda, Nestle dari Switzerland, Unilever dari Belanda dan lnggris, Bayer dati Jerman, Basf juga dari Jerman, Ciba dari Switzerland dan sebagainya.

 SUMBER:
http://wikipedia.com
http://qeyty.blogspot.com


Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis




TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS

Tanggung Jawab Sosial ( Social Responbility ) merupakan Etika (at yang  mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja atau suatu usaha bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya.
Misalnya  : bertanggung jawab terhadap konsumen atau pelanggan.
1. BENTURAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
Proses produksi seringkali menyebabkan benturan kepentingan (masyarakat dengan perusahaan). Terjadi pada berbagai tingkat perusahaan (besar, menengah, maupun kecil). Benturan ini kerap kali karena perusahaan menimbulkan polusi (udara, air limbah, suara bahkan mental kejiwaan).

Klasifikasi Aspek Pendorong Tanggung Jawab Sosial
Dalam menjalankan tugasnya, perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab dengan kondisi apapun yang terjadi sehingga diperlukanlah beberapa etika sebagai pendorong tanggung jawab tersebut. diantarnya adalah sebagai berikut :
  • Dorongan dari pihak luar seperti dari lingkungan masyarakat. Seringkali menghadapi kendala berupa adanya biaya tambahan yang kadang cukup besar bagi perusahaan dan diperhitungkan dalam untung-rugi perusahaan.
  •  Dorongan dari dalam bisnis itu sendiri, sisi humanisme pebisnis yang melibatkan rasa, karsa dan karya yang ikut mendorong diciptakannya etika bisnis yang baik dan jujur. Penerapan prinsip manajemen terbuka, hubungan industrialis Pancasila, Pengendalian mutu terpadu dengan gugus kendali mutunya merupakan contoh-contoh penerapan manajemen yang berorientasi hubungan kemanusiaan.


2. DORONGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
A. Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan
Kegiatan intern yang muncul bersifat sangat kaku, keras, zakeliyk (saklek), birokratik, dan otoriter. Prosedur administrasi serta jenjang kewenangan yang berbelit-belit sering menyebabkan tekanan batin bagi para pebisnis maupun pihak lain yang berhubungan. Hubungan yang kurang manusiawi pun kerap terjadi antara perusahaan dengan pihak luar (pelanggan, masyarakat umum).
  • Manfaat Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan
1. Peningkatan moral kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat dan produktivitas kerja.
2. Adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memilki sehingga tercipta kondisi manajemen partisipatif.
3. penurunan absen karyawan yang disebabkan kenyaman kerja sebagai hasil hubungan kerja yang menyenangkan dan baik.
4. Peningkatan mutu produksi yang diakibatkan oleh terbentuknya rasa percaya diri karyawan.
5. kepercayaan konsumen yang meningkat dan merupakan modal dasar bagi perkembangan selanjutnya dari perusahaan.

B. Ekologi dan Gerakan Pelestarian Lingkungan
Ekologi yang menitikberatkan pada keseimbangan manusia dan alam lingkungannya banyak dipengaruhi oleh proses produksi. Sebagai contoh maraknya penebangan hutan sebagai bahan dasar industri perkayuan, perburuan kulit ular dan buaya yang diperuntukan untuk industri kerajinan kulit, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun racun yang merusak alam sekitar.

C. Penghematan Energi
Pengurasan secara besar-besaran energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti batubara, minyak, gas telah banyak terjadi. Kesadaran bahwa sumber daya tersebut tidak dapat diperbarui telah mendorong dilaksanakannya proses efisiensi serta mencari pengganti sumber daya tersebut. Yang dapat disebut dengan sumber daya alternatif diantaranya adalah pemanfaatan tenaga surya, nuklir, angin, air, serta laut.

D. Partispasi pembangunan bangsa
Kesadaran masyarakat pebisnis terhadap sukses pembangunan sangat diperlukan. Karena dengan adanya kesadaran tersebut, akan membantu pemerintah menangani masalah pengangguran dengan cara ikut melibatkan tenaga kerja yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitar perusahaan beroperasi.

E. Gerakan Konsumenrisme
Awal perkembangannya tahun 1960-an di Negara Barat yang berhasil memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi beragam aspek, mulai dari perlindungan atas praktik penjualan paksa sampai pemberian izin lisensi bagi petugas reparasi alat rumah tangga.
Tujuan dari gerakan konsumerisme ini adalah :
* Memperoleh perhatian dan tindakan nyata dari kalangan bisnis terhadap keluhan konsumen atas praktik bisnisnya.
* Pelaksanaan strategi advertensi/periklanan yang realistic dan mendidik serta tidak menyesatkan masyarakat.
* Diselanggarakan panel-panel diskusi antara wakil konsumen dengan produsen.
* Pelayanan purna jual yang lebih baik.
* Berjalannya proses Public Relation (PR) yang lebih menitikberatkan pada kepuasan konsumen daripada konsumsi semata.

3. ETIKA BISNIS
Merupakan penerapan secara langsung tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Etika pergaulan dalam melaksanakan bisnis disebut etika pergaulan bisnis.
a. Hubungan Antara Bisnis Langganan Dengan Konsumen
Merupakan pergaulan antara konsumen dengan produsen dan paling banyak ditemui. Berikut beberapa contohnya :
  • Kemasan yang berbeda-beda menyulitkan konsumen untuk membandingkan harga terhadap produk.
  • Kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi didalamnya sehingga diperlukan penjelasan tentang isi serta kandungan yang terdapat didalam produk tersebut.
  • Promosi, terutama iklan merupakan gangguan etis yang paling utama.
  • pemberian servis dan garansi sebagai bagian dari layanan purna jual.
b. Hubungan Dengan Karyawan
Bentuk hubungan ini meliputi : penerimaan (recruitment), latihan (training), promosi, transfer, demosi, maupun pemberhentian (determination). Dimana semua bentuk hubungan tersebut harus dijalankan secara objektif dan jujur.
c. Hubungan Antar Bisnis
Merupakan hubungan yang terjadi diantara perusahaan, baik perusahaan kolega, pesaing, penyalur, grosir, maupun distributornya.
d. Hubungan Dengan Investornya
Pemberian informasi yang benar terhadap investor maupun calon investor merupakan bentuk hubungan ini. Sehingga dapat menghindari pengambilan keputusan yang keliru.
e. Hubungan Dengan Lembaga-Lembaga Keuangan
Hubungan dengan lembaga keuangan terutama Jawatan Pajak pada umumnya merupakan hubungan yang bersifat financial, berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan.Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan penerapan dan pelaksanaan kepedulian bisnis terhadap lingkungan serta mengikuti etika bisnis. Penerapan etika bisnis adalah maksud dari konsep Stakeholder yang berlawanan dengan konsep Stockholder.
4. BENTUK-BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
Penjabaran dari kepedulian sosial dari suatu bisnis berbentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial bisnis. Sejalan dengan itu dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat kepedulian sosial suatu bisnis maka semakin meningkat pula pelaksanaan praktek bisnis etik masyarakat. Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dapat kita temui di Indonesia adalah :

  • Pelaksanaan Hubungan Industrialis Pancasila (HIP)
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) merupakan bentuk pelaksanaan yang telah banyak dijalankan pengusaha dengan karyawannya dan dituangkan dalam buku. Dimana diatur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Beberapa contoh hak karyawan adalah cuti, tunjangan hari raya, dan pakaian kerja.
SUMBER :
WWW.WIKIPEDIA.COM