Menurut seorang ahli ekonomi pembangunan , Dudley Seers (1983) menyatakan, pembangunan menuju pada tiga sasaran penting yaitu mengurangi kemiskinan (poverty), pengangguran (unemployment), dan ketimpangan (inequality).
1.Jawa Timur Jumlah
penduduk miskin
di Jawa Timur pada bulan September 2013 dibandingkan September 2012 turun
sebesar 0,35 poin persen dari 13,08 persen pada September 2012 menjadi 12,73
persen pada September 2013. Sedangkan dibandingkan dengan keadaan Maret 2013,
penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu dari sebanyak 4.865,82 ribu (12,73
persen) atau naik 0,18 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada
bulan Maret 2013 yang mencapai 4.771,26 ribu(12,55 persen). Data yang dirilis BPS Jatim per Pebruri 2013, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00
persen, menurun dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012
(4,14 persen). Jumlah angkatan
kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095 juta orang, bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan
kerja Agustus 2012 sebesar 19,901
juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264
juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk
yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang
dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta
2.DIY(Daerah Istimewa Yogyakarta) Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2013 sebesar Rp 303.843,- per
kapita
per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2013 sebesar Rp 283.454,- per
kapita per
bulan,
atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 7,19 persen. Bila dibandingkan
kondisi
September
2012 yang sebesar Rp 270.110,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu tahun terjadi
kenaikan sebesar 12,49 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY
baru saja melansir jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2013
mencapai 3,34% atau mengalami penurunan 0,63 poin dibanding TPT Agustus 2012
sebesar 3,97%
. 
3.Jawa Tengah Jumlah penduduk miskin
(penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di
Provinsi
Jawa Tengah pada September 2012 mencapai 4,863 juta orang (14,98 persen),
berkurang
113,96 ribu orang (0,36 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret
2012 yang sebesar 4,977 juta orang (15,34 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami
penurunan sebesar 0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT
sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami
penurunan sebesar 0,31 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.
4.Jawa Barat Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat
pada
bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen). Dibandingkan dengan
bulan
September
2012 yang berjumlah 4.421..484 orang (9,89 persen), jumlah penduduk miskin
bulan
Maret
2013 mengalami penurunan sebesar 124.446 orang (0,37 persen). Jumlah penduduk
yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan
dibandingkan dengan Februari 2012. Pada bulan Februari 2013 penduduk yang
bekerja tercatat sebanyak 18.573.371 orang, mengalami kenaikan 403.719 orang
dibandingkan
Februari tahun yang lalu sebanyak 18.169.652 orang.
5.DKI JAKARTA Pada bulan Maret 2013,
jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di
bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta mencapai 354,19 ribu orang (3,55
persen), berkurang sebesar 9,01 ribu orang (0,14 persen) dibandingkan dengan
penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang sebesar 363,20 ribu orang (3,69
persen). Jika dibandingkan dengan bulan September 2012, penduduk miskin berkurang sebesar 12,6 ribu orang (0,15 persen).
Jumlah angkatan kerja pada
Februari 2013 tercatat 5,16 juta orang,
berkurang sekitar 119,28 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada
Februari 2012 sebesar 5,28 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi
DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar
4,65 juta orang, berkurang sekitar 65,94 ribu orang jika dibandingkan dengan
keadaan Februari 2012 sebesar 4,72 juta orang.
6.Banten Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Banten mencapai 682,71 ribu orang (5,89 persen), meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang (5,74
persen).
Pada periode yang sama
juga tercatat penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar 26.782 orang,
dengan
kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 10,74 persen menjadi
10,10 persen.
Selama
setahun terakhir (Februari 2012 – Februari 2013), hampir semua sektor mengalami
kenaikan
jumlah
pekerja. Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di
sektor
Perdagangan
yang menyerap 1.243.486 orang atau hampir dari seperempat penduduk yang bekerja
(25,25
persen).
7.Sumatera Barat Jumlah penduduk miskin
di Provinsi Sumatera Barat pada September 2013 adalah 380.626 jiwa. Dibanding
Maret 2013 (407.470 jiwa) turun sebanyak 26.844 jiwa. Menurut wilayahnya,
perkotaan meningkat sebanyak 5.356 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk miskin
perdesaan mengalami penurunan sebanyak 32 201 jiwa. Secara persentase, penduduk
miskin turun sebesar 0,58 persen dari periode Maret 2013 ke September 2013
yaitu dari 8,14 persen menjadi 7,56 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Barat
pada Agustus 2013 mencapai 2.005,6 ribu orang, berkurang 32,0 ribu orang
dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 2.037,6 ribu orang atau berkurang
65,1 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2011 sebesar 2.070,7 ribu orang. Jumlah pengangguran pada Agustus 2013
mengalami peningkatan sebanyak 8,5 ribu orang menjadi 150,7 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 yaitu sebanyak
142,2 ribu orang.
8.Kalimantan
Tengah Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan
di bawah Garis Kemiskinan) di
Provinsi Kalimantan Tengah pada Maret 2013 sebesar 136.953 orang (5,93 persen),
berkurang 11.094 orang (0,58 persen) dibandingkan Maret 2012 yang mencapai
148.047 orang (6,51 persen). Selama periode Maret 2012 – Maret 2013
penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 846 orang (dari 32.386 orang
pada Maret 2012 menjadi 33.232 pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan
berkurang 11.940 orang (dari 115.661 orang pada Maret 2012 menjadi 103.721
orang pada Maret 2013). Jumlah penduduk yang
bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 mencapai 1.136.066
orang bertambah sebanyak 65.856 orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan
bertambah sebanyak 9.493 orang dibanding keadaan Februari 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah pada
Februari 2013 sebesar 1,82 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT
Agustus 2012 yang mencapai 3,17 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 2,7
persen.
9.Sulawesi Tenggara Jumlah penduduk
miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tenggara
pada bulan September 2013 adalah 326,71 ribu orang (13,73 persen). Dibandingkan
dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah 301,71 ribu orang
(12,83 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik 25,00 ribu orang (0,90 poin
persen).Selama periode Maret 2013 - September 2013, penduduk miskin di daerah
perdesaan bertambah 20,01 ribu orang, sementara di daerah perkotaan bertambah
4,99 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara pada
Agustus 2013 mencapai 4,46 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin
dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 4,04 persen. TPT tertinggi adalah di Kota
Kendari yaitu sebesar 9,55 persen dan TPT terendah adalah di Kabupaten Konawe
Selatan yaitu sebesar 0,46 persen.Sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor
perdagangan secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga
kerja pada bulan Agustus 2013, masing-masing sebesar 402.377 orang (41,53
persen), 185.858 orang (19,18 persen), dan 176.665 orang (18,23 persen).
11.Papua Barat Jumlah penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai
1.981.842
orang, berkurang sekitar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013 yang
berjumlah
2.115.343 orang atau bertambah 3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012 yang
berjumlah
1.978.764 orang.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada
Agustus 2013 mencapai 5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari
2013 (5,37 persen) dan juga
mengalami
kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 (5,26 persen). Jumlah angkatan
kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar4.439 orang
dibandingkan Februari 2013 dan naik sebesar 9.153 orang dibandingkan satu tahun yang lalu (Agustus 2012) Penduduk yang
bekerja berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah11.878
orang dibanding keadaan Agustus 2012.Pada bulan Agustus 2013 pengangguran
mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun
menurun sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012. Pada bulan Agustus 2013 TPT
sebesar 4,62 persen menurun sebesar 0,15 persen dibandingkan Februari 2013 dan
juga turun 1,02 persen dibandingkan Agustus 2012.
Solusi Pemecahan masalah dalam kasus kali ini menurut saya adalah , Di Jawa Timur, mengutip berita finance.detik.com, bahwa laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia paling banyak terdapat di Jawa Timur, yang jumlahnya 5,1 juta. Catatan sebagai kantong kawasan kaum miskin tentu saja membuat warga dan pemerintah di Jawa Timur, perlu terus bekerja, bekerja dan bekerja.Akar masalah kemiskinan dan pengangguran di negeri ini salah satunya diyakini dari korupsi. Korupsi, kemiskinan dan pengangguran merupakan tiga patologi sosial yang saling berkaitan. Karena itu, bisa dikatakan, salah satu penyebab kemiskinan dan pengangguran di negeri ini adalah merajalela dan menggilanya praktik korupsi di semua sektor kehidupan. Lalu , Kurang nya Lapangan kerja membuat para pengganguran semakin banyak itu juga salah satu faktor kemiskinan. maka dari itu pemerintah harus menciptakan suatu lapangan kerja yang dapat menampung para pengangguran yang ada di setiap provinsi secara bertahap dan berangsur angsur. Pemerintah juga harus mengajarkan manajemen usaha dan pemberian modal pada UMKM di setiap provinsi yang ada di Indonesia agar pembangunan ekonomi indonesia dapat terus maju dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
SUMBER:
www.jatim.bps.go.id
www.jateng.bps.go.id
www.jabar.bps.go.id
www.yogyakarta.bps.go.id
www.jakarta.bps.go.id
www.banten.bps.go.id
www.sumbar.go.id
www.kalteng.go.id
www.sultra.go.id
www.ntb.go.id
www.irjabar.go.id
www.wikipedia.org/dudley_Seers
